DPRD Ambon Minta Para Honorer K2 Untuk Bersabar

DPRD Ambon Minta Para Honorer K2 Untuk Bersabar - Hallo sahabat PORTAL PIYUNGAN, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul DPRD Ambon Minta Para Honorer K2 Untuk Bersabar, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, Artikel Daerah, Artikel Indonesia, Artikel Kabar, Artikel Maluku, Artikel Ragam, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : DPRD Ambon Minta Para Honorer K2 Untuk Bersabar
link : DPRD Ambon Minta Para Honorer K2 Untuk Bersabar

Baca juga


DPRD Ambon Minta Para Honorer K2 Untuk Bersabar

Ambon, Malukupost.com - Komisi II DPRD Ambon meminta agar 534 tenaga honorer K2 Kota Ambon untuk tetap bersabar terkait pembayaran upah honorer. Pasalnya, hingga kini pemerintah daerah masih menunggu keputusan pemerintah pusat dalam mengalokasikan kuota penerimaan secara nasional. Ketua Komisi II DPRD Ambon, Lucky Upulatu Nikjuluw di Ambon, Rabu (16/11) mengatakan, komisi telah melakukan berbagai langkah terkait nasib tenaga honorer K2 namun harus menunggu pemerintah pusat mengalokasikan kuota penerimaan secara nasional.
Ambon, Malukupost.com - Komisi II DPRD Ambon meminta agar 534 tenaga honorer K2 Kota Ambon untuk tetap bersabar terkait pembayaran upah honorer. Pasalnya, hingga kini pemerintah daerah masih menunggu keputusan pemerintah pusat dalam mengalokasikan kuota penerimaan secara nasional.

Ketua Komisi II DPRD Ambon, Lucky Upulatu Nikjuluw  di Ambon, Rabu (16/11) mengatakan, komisi telah melakukan berbagai langkah terkait nasib tenaga honorer K2 namun harus menunggu pemerintah pusat mengalokasikan kuota penerimaan secara nasional.

"Kita telah melayangkan surat kepada pihak provinsi Maluku, bahkan kita juga telah melakukan rapat internal dengan pihak BKD Kota Ambon, dan Dinas Pendidikan Kota Ambon terkait dengan status dan keberadaan Honore K2. Karena memang itu harus menunggu pemerintah pusat mengalokasikan kuota penerimaan secara nasional,” ungkapnya.

Menurut Nikijuluw, seluruh tenaga honorer K2 perlu bersabar hati. Dan tidak menganggap ada pengalihan status honorer ke kontrak. Karena jika status tersebut ketika beralih, maka secara otomatis akan gugur sebagai honorer K2. Karena persoalan ini telah dibahas dengan pimpinan DPRD Ambon agar ada upaya untuk menyisakan sebagian anggaran dari APBD kota Ambon terhadap keberadaan Honorer K2.

“Hal ini telah kita bicarakan dengan pimpinan DPRD supaya ada upaya untuk menyisakan sebagian APBD kota Ambon untuk melihat keberadaan Mereka. Yang  selama ini kurang lebih 15 tahun berkontribusi di dunia pendidikan. Bahkan ada upaya dari penjabat Walikota Ambon untuk melakukan standar upah honorer. Makanya kami minta untuk tetap bersabar,” tandasnya.

Disinggung soal kebijakan penjabat terkait tenaga kesehatan untuk membayar honor sementara sebelum ditetapkan dalam APBD, Nikijuluw menilai, tenaga kesehatan merupakan tenaga kontrak dan bukan honorer. Sehingga dengan dasar itu akan menjadi gumulan Komisi II. Dan jika tenaga kesehatan diperlakukan seperti itu, kata dia, maka honorer K2 harus diperlakukan sama.

“Jika tenaga kesehatan diperlakukan seperti itu lalu kenapa tenaga guru Honorer K2 tidak ? Kita akan berupaya untuk menganggarkan itu di APBD 2017. Sehingga ratusan tenaga Honorer K2 bisa terfasilitasi lewat APBD dengan nilai yang rasional sesuai kemampuan keuangan daerah,” cetusnya.

Nikijuluw menambahkan, komisi siap memperjuangkan kepentingan ratusan guru berstatus K2. Sehingga apa yang menjadi hak mereka, harus bisa terealisasi di 2017. Namun komisi tidak bisa berjanji untuk menentukan berapa nominalnya. Tetapi komisi akan bertanggung jawab penuh terkait jeritan tangis dari ratusan nasib tenaga honorer di kota Ambon.

"Saya akan mempertanggung jawabkan masalah tenaga Guru Honore K2, dan kami percaya apa yang pernah disentil oleh pejabat walikota Ambon, terkait standar upah Honorer itu bisa terealisasi supaya kita bisa muat didalam APBD 2017. kurang lebih 1.376 Guru tingkat SMA dan sederajat berpindah ke Provinsi, ada beberapa hak mereka yang tertinggal, itu berarti kita bisa menyiasati dengan nilai-nilai yang wajar dalam APBD 2017,” pungkasnya. (MP-8)


Demikianlah Artikel DPRD Ambon Minta Para Honorer K2 Untuk Bersabar

Sekianlah artikel DPRD Ambon Minta Para Honorer K2 Untuk Bersabar kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel DPRD Ambon Minta Para Honorer K2 Untuk Bersabar dengan alamat link https://dportalpiyungan.blogspot.com/2016/11/dprd-ambon-minta-para-honorer-k2-untuk.html

Subscribe to receive free email updates: